PERANAN MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG CV PCIW
Main Article Content
Abstract
Income tax is an expense that must be paid by the taxpayer to the State because of the
income that the taxpayer earns. For taxpayers, the amount of tax expense is as little as
possible. By utilizing the tax collection system which is a self assessment system,
taxpayers can calculate their own income tax amount that must be paid to the State so
that the taxpayer's business arises to minimize the tax expense on income owed. The
purpose of this research is to find out the taxpayer's efforts in minimizing the income
tax payable which can be done by applying income tax management in accordance with
its functions namely tax planning, tax organizing, tax leading and tax controlling. In
this research, tax planning is carried out by the author by analyzing whether there are
costs that were previously not deductible to be deductible, analyzing whether there is
income that was taxable can be changed to non taxable. Tax organizing, tax leading
and tax controlling are tax management functions that support the effectiveness of the
implementation of income tax management in minimizing the income tax expense.
Article Details
Section
LPPM Politeknik Katolik Saint Paul Sorong
How to Cite
References
Anwar, Chairil Pohan. (2013). Manajemen Perpajakan. Jakarta : Gramedia.
Budi, Prianto. (2013). Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis. Jakarta : PT Pratama Indomitra Konsultan.
Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
Faisal, Gatot SM. (2009). How To Be A Smarter Taxpayer. Jakarta : Grasindo
Sekaran, U., & Bougie, R (2010). Edisi 5. Research Methods for business: A Skill Building Approach. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
Surat Edaran Nomor SE - 09/PJ.42/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
Surat Edaran Nomor SE – 46/PJ.42/1995 tentang pembebanan bunga pinjaman.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Surat Edaran Nomor SE – 27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya (Seri PPh Umum 18).