PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN MENURUT SISTIM HUKUM DI INDONESIA
Main Article Content
Abstract
The purpose of this study is to analyze and describe the forms of legal protection for workers that can be given to women workers according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and knowing the factors influencing the implementation of legal protection for women workers. The research used normative juridical research with statutory approaches and conceptual approaches. Data obtained through documentation and interviews were analyzed, described, explained, compared, and interpreted for conclution. The results of the study revealed that legal protection for women workers was related to clarity of status, equal treatment, and exercise of rights. In addition, factors that need to be considered were the relativity of law, the absence of an agreement between women workers and employers to strengthen gender in the workplace, the low awareness of employers about women's labor rights, the low bargaining position of women, the type and type of work, wrong perceptions of employers regarding labor force, and the company's play on the status and rights of women workers. To fulfill the desire for legal protection for women workers, the legal product must prohibit gender identification in the entire management process, the legal product must not be related to relativity in perception and implementation, the legal product must be rational and not have an ambiguous impact, and all regulatory formulations and company policies must in the light of Pancasila philosophy..
Article Details
How to Cite
Watunglawar, B., Wowor, K., & Tendean, J. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN MENURUT SISTIM HUKUM DI INDONESIA. SOSCIED, 6(1), 265-279. https://doi.org/10.32531/jsoscied.v6i1.635
Section
Articles

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
LPPM Politeknik Katolik Saint Paul Sorong
References
Susiana, S. (2017). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol. 8, No. 2, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1266, 207-222.
BPS. (2022). bps.go.id. " Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022". Diambil kembali dari https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html
Zaeni, A. (2013). Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Rajawali Pers.
Triyani, R., & Tarina, D. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim Di Bekasi). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, vol. 4, no. 1, 16 Feb. 2021. ttps://www.neliti.com/publications/458122/perlindungan-hukum-terhadap-hak-cuti-pekerja-perempuan-hamil-studi-pada-perusaha#cite, 98-99.
Wibowo, E. A. (2023, Januari 18). Tempo.Co. "Jokowi Perintahkan UU PPRT Segera Disahkan, Ikut Atur Majikan dan Penyalur". Diambil kembali dari https://nasional.tempo.co/read/1680987/jokowi-perintahkan-uu-pprt-segera-disahkan-ikut-atur-majikan-dan-penyalur
Green Mind Community. (2009). Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media,.
Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Arrasyid, C. (2006). Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Sasongko, W. (2007). Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Djumadi. (2006). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Subekti, R. (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Machfoedz, M., & Machfoedz, M. (2002). Kewirausahaan: Suatu. Pendekatan Kontemporer. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Sarosa, P. (2005). Kiat Praktis Membuka Usaha. Becoming Young Entrepreneur: Dream Big Start Small, Act Now! Panduan Praktis & Motivasional Bagi Kaum Muda Dan Mahasiswa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Meredith, G. G., & al., e. (2002). Kewirausahaan : Teori dan Praktek, (Penerjemah : Andre Asparsayogi). Jakarta: PT. Binaman Pessindo.
Kasmir. (2007). Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Maimun. (2003). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Pradnya. Paramita.
Ibrahim, J. (2011). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
entis, S. R. (2023, April 27). Perkerja Perempuan Pada Gudang Tembakau PT Mayangsari Jember. (B. Watunglawar, Pewawancara)
Sugita, S. Nittya; Markeling, I.K; Sudarsana, I.K Sandi , Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Bandung, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8194/6132
Peraturan Perundangan :
UUD 1945, pasal 27 dan pasal 33 yang mengatur perlindungan hak pekerja secara umum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (t.thn.).
BPS. (2022). bps.go.id. " Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022". Diambil kembali dari https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html
Zaeni, A. (2013). Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Rajawali Pers.
Triyani, R., & Tarina, D. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim Di Bekasi). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, vol. 4, no. 1, 16 Feb. 2021. ttps://www.neliti.com/publications/458122/perlindungan-hukum-terhadap-hak-cuti-pekerja-perempuan-hamil-studi-pada-perusaha#cite, 98-99.
Wibowo, E. A. (2023, Januari 18). Tempo.Co. "Jokowi Perintahkan UU PPRT Segera Disahkan, Ikut Atur Majikan dan Penyalur". Diambil kembali dari https://nasional.tempo.co/read/1680987/jokowi-perintahkan-uu-pprt-segera-disahkan-ikut-atur-majikan-dan-penyalur
Green Mind Community. (2009). Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media,.
Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Arrasyid, C. (2006). Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Sasongko, W. (2007). Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Djumadi. (2006). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Subekti, R. (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Machfoedz, M., & Machfoedz, M. (2002). Kewirausahaan: Suatu. Pendekatan Kontemporer. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Sarosa, P. (2005). Kiat Praktis Membuka Usaha. Becoming Young Entrepreneur: Dream Big Start Small, Act Now! Panduan Praktis & Motivasional Bagi Kaum Muda Dan Mahasiswa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Meredith, G. G., & al., e. (2002). Kewirausahaan : Teori dan Praktek, (Penerjemah : Andre Asparsayogi). Jakarta: PT. Binaman Pessindo.
Kasmir. (2007). Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Maimun. (2003). Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Pradnya. Paramita.
Ibrahim, J. (2011). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
entis, S. R. (2023, April 27). Perkerja Perempuan Pada Gudang Tembakau PT Mayangsari Jember. (B. Watunglawar, Pewawancara)
Sugita, S. Nittya; Markeling, I.K; Sudarsana, I.K Sandi , Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Bandung, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8194/6132
Peraturan Perundangan :
UUD 1945, pasal 27 dan pasal 33 yang mengatur perlindungan hak pekerja secara umum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (t.thn.).